04 September 2010

ANTARA KEPENTINGAN
PRIBADI DAN MASYARAKAT
Oleh Ujang Abidin

Pemimpin merupakan amanat yang harus dijalankan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena seorang pemimpin bukan saja akan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya, melainkan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat ketika dihadapkan dengan sang Kholik.

Pemimpin merupakan tolak ukur kemajuan bangsa, pemimpin juga merupakan tolak ukur kemunduran atau kehancuran suatu bangsa. Artinya pemimpinlah yang bertanggungjawab atas situasi masyarakat yang dipimpinnya. Masyarakat akan berharap penuh terhadap kepemimpinan seseorang untuk mewujudkan harapannya. Hal ini menunjukan bahwa figur seorang pemimpin yang nantinya akan membawa masyarakat, apakah kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat ?.. atau malah sebaliknya.

Seorang calon pemimpin hampir semua menawarkan solusi atas kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, itu hal yang murah untuk dijual ketika kampanye, akan tetapi ketika setelah terpilih dan menjadi seorang pemimpin, itu semua hanyalah menjadi jargon semata. Sehingga realisasi atas visi yang ditawarkan kepada masyarakat hanyalah angan-angan yang tidak pernah terjawab. Seharusnya hal semacam ini tidak luput dari peran masyarakat yang akan menentukan bangsanya ketika akan memilih seorang pemimpin. Figur dan latar belakang calon pemimpin yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan ketika akan memilih seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam sekala kecil (RT, RW atau Desa) maupun pemimpin dalam sekala besar (Kabupaten, Propinsi atau Negara). Itu semua harus dipertrimbangkan dengan matang dan serius, sehingga tingkat kegagalan (Human Eror) nya tidak telalu besar ketika sedang memimpin masyarakat, karena sebenarnya prinsip dari kepemimpinan hanyalah pelayan masyarakat, membantu meringankan beban yang ada di masyarakat, bukan menjadi beban masyarakat.

Harapan masyarakat akan kesejahteraan dan keadilan (sesuai dengan porsinya) merupakan hal yang wajar dan rasional yang harus diwujudkan dengan serius oleh semua pihak terutama pemimpin yang mempunyai kebijakan tersebut. Ini memnunjukan bahwa masyarakat harus benar-benar diperhatikan kesejahteraanya (baik pendidikan, ekonomi ataupun kesehatan) itu harus menjadi prioritas untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera dan bermartabat. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan sila ke-5 dalam panca sila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia). Namun hal ini jarang sekali kita menemukan sosok seorang pemimpin yang benar-benar konsisten dalam visinya sesuai janji yang pernah diucapkan kepada masyarakat ketika kampanye. Pemimpin yang selama ini dirasakan oleh bangsa indonesia baik tingkat daerah ( tingkat I dan II) maupun pemimpin negara banyak yang melanggar etika kepemimpinan. Kebijakan yang diterapkan cenderung menguntungkan diri sendiri ( baik keluarga ataupun partai yang mengusung), sehingga di tataran praktis dalam kebijakan hanyalah politis yang menguntungkan salah satu pihak saja. Masyarakat jadi penonton kebijakan, bukan orang yang merasakan kebijakan pemerintah.

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan sikaf seorang gubernur jawa barat (Ahmad Heryawan) yang disibukan dengan membuat kartu Lebaran menggunakan dana APBD sebesar 1,3 miliar, sungguh ironis ditengah himpitan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang meningkat ketika menjelang idul fitri, gubernur malah sibuk membuat kartu lebaran. Masyarakat saat ini sedang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Setidaknya ada kontrol sosial terhadap pasar menjelang hari raya agar harga bisa stabil ( minimal dapat subsidi bahan pokok) dari pemerintah. Masyarakat sekarang sedang menunggu kebijakan pemerintah terutama daerah untuk dapat merasakan hari raya dan berkumpul dengan keluarga, pemerintah harusnya membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok yang murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat, dana APBD harusnya disalurkan kepada masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan. bukan dipakai untuk membuat kartu lebaran.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar